kereta api sumatera: Kereta Api Sumatera Utara dan Aceh

Sejarah

Deli Spoorweg Maatschappij dan Atjeh Tram

J.T. Cremer, manajer Deli Maatschappij, adalah penginisiatif pengembangan jalur kereta api di Tanah Deli. Ia menyarankan agar pembangunan jalur kereta api dibuat sesegera mungkin untuk memperlancar perdagangan ekspor di lingkungan perkebunan Deli, serta mengembangkan jalan yang menghubungkan Medan-Berastagi. Selain itu, dilatarbelakangi pula dengan berlakunya Undang-Undang Agraria 1870 yang mengizinkan penguasa kolonial Belanda menyewa tanah dalam jangka waktu yang lama dan tidak hanya diprioritaskan pada sektor perkebunan. Adanya Belawan sebagai pelabuhan ekspor komoditas ke Eropa juga turut andil dalam percepatan pembangunan jaringan jalur kereta api di Sumatera Utara dan Timur. Kecuali itu, angkutan sungai dinilai cukup lambat dalam pengeksporan.
Pada tanggal 23 Januari 1983, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, direalisasikanlah permohonan konsesi izin dari Pemerintah Kolonial untuk membangun jalur kereta api Belawan-Medan-Delitua-Timbang Langkat (Binjai). Baru enam bulan kemudian, konsesi tersebut dipindahtangankan dari Deli Maatschappij, ke perusahaan yang baru dibentuk, bernama Deli Spoorweg Maatschappij (DSM). Jalur pertamanya adalah Medan-Labuhan yang selesai 25 Juli 1886.
Rupanya, ekspansi pengusaha perkebunan telah turut andil dalam pengembangan perkeretaapian di Tanah Deli. Pada tahun 1888, kawasan Deli, Belawan, dan Binjai telah terhubung dengan rel kereta api. Tercatat Tjong A Fie—miliarder Medan saat itu—sebagai donatur dalam pembangunan jalur Medan-Belawan. Tahun 1902-1904 jalur Lubukpakam-Bangunpurba telah dibangun. Berikutnya, 1916, dibangun jalur Medan-Siantar dalam rangka pengangkutan teh dari perkebunan teh Siantar. Sementara itu, jalur Kisaran-Rantauprapat dibangun tahun 1929-1937.
Maju dari kereta apinya, DSM berinisatif menghubungkan jalurnya itu ke jalur milik Atjeh Tram di Aceh, serta ke jalur milik Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust di Sumatera Barat yang keduanya dikuasai oleh negara. Selain itu ada ide untuk mengembangkan jalur Trans-Sumatera, namun tidak terealisasi seiring memanasnya hubungan Indonesia-Belanda pada tahun 1940.

Pasca-kemerdekaan

Pada tanggal 28 September 1945, Djawatan Kereta Api Republik Indonesia berhasil dibentuk. Padahal, di Sumatera Utara DSM masih mempergunakan namanya dan sempat pula ada istilah Kereta Api Soematra Oetara^[2] yang merupakan operator terpisah. DSM dan Kereta Api Soematra Oetara kemudian dimerger dengan Djawatan Kereta Api dan dibentuklah Eksploitasi Sumatera Utara yang kini menjadi Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh.